” Mewujudkan Pelayanan Bidang Perhubungan Yang Berkualitas dan Berkarakter “
Menciptakan sistem transportasi yang Berkualitas melibatkan Efisiensi, Efektivitas, Keamanan, Kenyamanan,dan Ketersediaan untuk memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat dengan baik, serta Berkarakter dengan Integritas, Empati, Profesionalisme, Keterbukaan, dan Komitmen membangun kepercayaan dan reputasi positif bagi penyedia layanan transportasi.
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU
Muhammad Mirhansyah, SSTP, M.Si
Area Reformasi Birokrasi adalah bidang-bidang fokus utama dalam pelaksanaan program Reformasi Birokrasi (RB) di instansi pemerintah. Reformasi Birokrasi sendiri bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif, dan efisien serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Area reformasi birokrasi mengacu pada komponen atau aspek utama yang harus dibenahi agar tujuan reformasi birokrasi tercapai. Area ini dijadikan sebagai fokus perbaikan kinerja organisasi pemerintah.
Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai;good governance;dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Secara singkat Reformasi birokrasi diartikan sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance).
Tujuan dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik.
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) sebagai instansi Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan reformasi birokrasi sesuai dengan arah yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.
Yang menjadi sasaran reformasi birokrasi di Kemenko PMK adalah terwujudnya pegawai Kemenko PMK yang berintegritas, berkinerja tinggi, dan melayani secara prima.
Sedangkan nilai – nilai yang dijunjung oleh Kemenko PMK dalam melaksanakan reformasi birokrasi adalah: Integritas, Etos Kerja, dan Gotong Royong
Meliputi 8 Area Perubahan dan 1 Quick Win