APA SIH BEDANYA ??? DISHUB & POLANTAS

Banyaknya kesalahan paradigma masyarakat terhadap Tugas Pokok dan Fungsi DISHUB dengan POLANTAS dijadikan kesamaan dalam wewenang di Jalan.

Seringkali ketika kita berkendara kita sering melihat petugas di jalan, baik petugas yang mengatur lalu lintas ataupun petugas yang melakukan operasi (razia). Pastinya kita sudah familiar dengan petugas ini yaitu Polisi Lalu Lintas (POLANTAS) dan Dinas Perhubungan (DISHUB). Kedua instansi ini sering kita temui namun apakah perbedaan dari keduanya? Mari kita bahas.

Polisi Lalu Lintas (Polantas) adalah Polisi  lalu  lintas  adalah  unsur  pelaksana atau suatu unit kerja dibawah naungan Kepolisian Republik Indonesia yang  bertugas  menyelenggarakan  tugas   kepolisian   mencakup   penjagaan,   pengaturan,   pengawalan   dan   patroli,   pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau  kendaraan  bermotor,  penyidikan  kecelakaan  lalu  lintas  dan  penegakan  hukum  dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Berdasarkan UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tugas dan Fungsi dari Polri dalam Lalu lintas adalah sebagai berikut

1. Pengujian dan penerbitan SIM kendaraan bermotor
2. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
3. Pengumpulan, pemantauan,  pengolahan,  dan  penyajian  data  lalu  lintas  dan  angkutan jalan
4. Pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan.
5. Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas
6. Penegakan hukum    meliputi    penindakan    pelanggaran    dan    penanganan    kecelakaan lalu lintas.
7. Pendidikan berlalu lintas
8. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas
9. Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.

Dinas Perhubungan (DISHUB) merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan UU 22 tahun 2009 maka Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut.

1. penetapan rencana umum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
3. persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor;
4. perizinan angkutan umum;
5. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
6. pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
7. Penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan Jalan Kendaraan Bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Dari tugas dan kewenangan diatas apakah kita masih bingung mencari perbedaanya? Pasti, Karena bahasa diatas merupakan bahasa undang – undang. Jadi, mari kita lihat poin pentingnya dibawah ini.

1. Kebijakan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jangka menengah dan jangka panjang dibuat oleh Dinas Perhubungan. Untuk pelaksanaan operasionalnya selama masa percobaan dilaksanakan oleh Polisi Lalu Lintas. Contoh Kebijakan Penetapan sistem satu arah ( SSA ) di suatu ruas jalan. Ketika mulai dilaksanakan diawasi oleh Polisi Lalu Lintas.
2. Dijalan POLANTAS boleh memberhentikan kendaraan ketika terjadi pelanggaran. Apakah DISHUB tidak boleh? Jawabannya Boleh, dengan syarat didampingi oleh Petugas dari Kepolisian dalam hal ini adalah POLANTAS. Contoh kegiatan adalah Razia Gabungan atau Giat 21.
3. Khusus untuk kendaraan angkutan umum dan angkutan barang kelengkapan kendaraan diperiksa oleh DISHUB termasuk Uji Berkala atau KIR. Sedangkan untuk kelengkapan surat – surat kendaraan diperiksa oleh POLANTAS.

Tugas dan Fungsi DISHUB Kota Banjarbaru itu sendiri adalah :

Berdasarkan Tugasnya : •Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.

Sedangkan Berdasarkan Fungsinya :

a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang perhubungan;

b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perhubungan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perhubungan;

d. pelaksanaan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

    pelayanan umum di bidang Perhubungan;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan

   tugas dan fungsinya.

BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU  “Nomor 44 Tahun 2016” TENTANG  “ KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA  KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA  BANJARBARU” .

BANJARBARU OPTIMIS IRSA 2019

 Ajang apresiasi tahunan untuk kota dan kabupaten terbaik dalam hal penerapan tata kelola keselamatan jalan, Indonesia Road Safety Award (IRSA) 2019 akan kembali digelar.

Sebelum memasuki babak inti, saat ini IRSA berada pada tahap Sharing Session yang mengangkat tema Konsep Smart City Pada Perspektif Keselamatan Jalan yang Berfokus pada Penerapan Smart Mobility dan Smart Living, yang diselenggarakan di Gedung Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta.

Dikatakan Chief Executive Officer Adira Insurance, Julian Noor, Sharing Session ini merupakan bagian perjalanan penyelenggaraan IRSA yang ketujuh

“Tentunya kami sangat antusias dapat menyediakan forum bagi para Finalis dan Para pakar di bidang keselamatan untuk saling berbagi program kebijakan dalam menekan angka kecelakaan dan fatalitasnya. Sehingga hasil dari forum ini dapat dijadikan referensi untuk menerapkan sistem tata kelola keselamatan jalan yang baik di wilayahnya,” ujarnya di Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Tema tersebut diangkat dengan harapan memecahkan permasalahan pertumbuhan penduduk pada suatu kota yang otomatis berpengaruh pada kebutuhan mobilitas sehari-hari dan bertambahnya penggunaan kendaraan pribadi. Beberapa masalah pun akan muncul seperti kemacetan (traffic), keselamatan (safety), efisiensi (efficiency), dan polusi udara (polutan).

Untuk itu dibutuhkan suatu konsep dalam memecahkan masalah tersebut. Secara teknis, konsep Smart Mobility adalah model pergerakan masyarakat dengan memanfaatkan berbagai moda transportasi yang utamanya adalah transportasi umum yang terintergrasi, aman, berkeselamatan, dan nyaman.

Selain itu, harus diikuti pula dengan konsep masyarakat yang memiliki kualitas yang terukur dan memiliki budaya berkeselamatan selama di jalan atau Smart Living. Kedua hal ini saling terhubung dengan penggunaan teknologi yang terbarukan untuk mewujudkan zero accident di Indonesia.

Fenomena inilah yang diangkat sebagai topik Sharing Session Indonesia Road Safety Award (IRSA) 2019. Sharing Session IRSA merupakan forum diskusi antar pemerintah kota dan kabupaten yang menjadi finalis IRSA 2019 dengan instansi terkait jelang penentuan ajang penghargaan IRSA 2019.

“Dengan adanya sharing session ini, menjadikan IRSA yang tidak hanya sekedar penghargaan melainkan mampu merangkul berbagai pihak untuk saling bersinergi mewujudkan zero accident di Indonesia serta dapat memberikan solusi permasalahan kota dan kabupaten finalis IRSA dalam hal penerapan smart mobility dan smart living dalam kontekstual smart city di wilayahnya masing-masing,” papar Julian.

Selama penyelenggaraannya, IRSA telah bekerja sama Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kepolisian dan Kementerian Kesehatan.

Kolaborasi ini merupakan langkah positif sebagai bentuk sinergi berbagai pihak untuk bersama-sama mendorong pelaksanaan penerapan tata kelola keselamatan jalan yang baik di Indonesia.

“Khususnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PPN/BAPPENAS yang telah mendukung penuh IRSA mulai dari penentuan atribut penilaian baik survei maupun observasi, serta termasuk sebagai host acara Sharing Session tahun ini,” lanjut Julian.

Di tahun 2019, tercatat sebanyak 180 kota dan kabupaten yang ikut serta dan kemudian terpilih sebanyak 23 kota dan kabupaten yang menjadi finalis IRSA 2019. 23 finalis terpilih berdasarkan data-data keselamatan jalan seperti jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah kecelakaan, jumlah fatalitas kecelakaan, dan data pendukung lainnya.

Telah dilakukan observasi lapangan dan survei kepuasan pengguna jalan terhadap 23 finalis IRSA 2019, yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengukur kualitas penerapan tata kelola keselamatan jalan di 23 kota dan kabupaten tersebut.

Hingga saat ini, IRSA 2019 tengah memasuki tahap penjurian. Para juri yang terdiri dari perwakilan kementerian lima pilar keselamatan jalan dan para pakar road safety lainnya akan memberikan penilaian melalui pemaparan finalis mengenai berbagai permasalahan, program kerja, dan evaluai kebijakan terkait dengan program tata kelola keselamatan jalan.

Adapun penilaiannya mengacu pada lima pilar keselamatan jalan seperti yang tertuang dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan yakni manajemen keselamatan jalan, jalan yang berkeselamatan, kendaraan yang berkeselamatan, perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan dan penanganan pra dan pasca kecelakaan.

dikutip pada halaman : https://teknologi.inilah.com/read/detail/2550981/irsa-2019-kembali-digelar-180-kota-berpartisipasi

” Selamat dan Sukses Atas Pelantikan Anggota DPRD Kota Banjarbaru Masa Bhakti 2019-2024. Semoga Menjadi Wakil Rakyat, Semoga Amanah “

Penyematan PIN TIM Relawan Anti Narkoba P4GN Kepada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru

Selasa, 8 Oktober 2019.

Hari ini BNN Kota Banjarbaru Melakukan Penyematan kepada TIM relawan anti narkoba P4GN (Pencegahan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba) di Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru .

Penyematan pin dilakukan berbarengan dengan apel pagi sekaligus sosialisasi terhadap penyalahgunaan narkoba di Dinas Perhubungan kota Banjarbaru .

Sosialisasi dipimpin oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru bertujuan untuk mencegah keterlibatan aparatur sipil negara terhadap bahaya narkotika dan prekursor narkotika.

SC: Akbar / Dishub Banjarbaru

Walikota Banjarbaru Nadjmi Adhani, bersilaturrahmi dengan Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Republik Indonesia

SELAMAT HARI KESAKTIAN PANCASILA