IMG_20151117_141618

Pada tanggal 17 s/d 19 Nopember 2015, Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika Drs. Thaufik Hidayat, M.Eng dan Kepala Seksi Komunikasi Udara Herry Isdaryoko, SAP beserta Pejabat Humas Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru mengikuti Temu Bakohumas dan Komunitas Tingkat Nasional Tahun 2015 di Convention Hall Dyandra Surabaya. Kegiatan Temu Bakohumas dan Komunitas diselenggarakan oleh Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan tyujuan untuk lebih meningkatkan koordinasi, sinkronisasi komunikasi dan peningkatan kerjasama antar aparatur pemerintah.

Dalam laporan pelaksanaan kegiatan, Plt. Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemkominfo, Djoko Agung Harijadi menyebutkan bahwa acara Temu Bakohumas dan Komunitas Tingkat Nasional 2015 yang berlangsung 17-19 November itu, diikuti oleh 800 pesertayang terdiri para pejabat kehumasan instansi pemerintah pusat dan daerah, serta para praktisi komunikasi di seluruh tanah air. Kegiatan Temu Bakohumas dan Komunitas Tingkat Nasional Tahun 2015 tersebut berisi antara lain Forum Bakohumas, Pameran Pelayanan Informasi dan Komunikasi dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Festival Media Pertunjukan Rakyat, Sarasehan Media Pertunjukan Rakyat, Sarasehan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Selain diisi dengan seminar, dialog, dan Forum Group Discussion (FGD), juga digelar Bakohumas Expo 2015 di lokasi Gramedia Expo, Surabaya itu, yang diikuti oleh instansi pemerintah pusat dan daerah, juga perlombaan meliputi Anugerah Media Humas (AMH) 2015, Seminar Nasional, Festival Pertunjukan Rakyat, Pelayanan Publik, Stand Up Komedi, Booth terbaik dan Music Performance.

Pada kegiatan Pembukaan pada tanggal 16 November 2015, Menteri PAN dan RB dalama sambutanya mengharapkan, dalam hal penyampaian informasi kepada masyarakat, agar Bakohumas di seluruh Indonesia membuat iklan layanan masyarakat yang memenuhi persyaratan yaitu menimbulkan respon positif masyarakat dan tidak menayangkan kepentingan pribadi maupun golongan. Beliau juga menyampaikan bahwa untuk mengoptimalkan peran Humas Pemerintah, Presiden RI telah mengeluarkan arahan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik kepada Kementerian/Lembaga, para gubernur, dan wali kota.

Arahan yang pertama, menyampaikan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing institusi pemerintahan.
Kedua, menyebarluaskan kepada publik narasi tunggal dan data pendukung lainnya yang di susun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait dengan kebijakan program-program pembangunan nasional dari pemerintah.
Ketiga, menyampaikan setiap kebijakan dan program pemerintahan secara lintas sektoral dan lintas daerah kepada publik secara cepat dan tepat.
Keempat, menyampaikan informasi dari berbagai saluran informasi kepada msyarakat secara tepat, cepat, obyektif, berkualitas baik, berwawasan nasional, dan mudah dimengerti terkait dengan kebijakan dan program pemerintah agar rakyat memahami apa yang telah dikerjakan oleh pemerintah, agar rakyat tahu berbagai macam upaya-upaya pembangunan nasional untuk kesejahteraan rakyatnya serta rakyat tahu tujuan apa yang dikerjakan oleh pemerinah. “Saatnya Humas Pemerintah Pusat, Humas Perguruan Tinggi, Humas BUMN, BUMB serta Komunitas Kehumasan bahu membahu untuk membangun keharmonisan pengelolaan informasi publik tersebut,” ujarnya.

Pada sesi diskusi tentang Government Public Relation (GPR), didapatkan informasi bahwa :

  1. Peran GPR dalam fungsi edukasi dalam menghadapi dan antisipasi persoalan yang dihadapi public.
  2. Minimnya sumber dan akses informasi bagi public
  3. Terjadinya kekosongan atau kesenjangan informasi terhadap isu terkini
  4. Kualitas sumberdaya manusia di bidang Kehumasan Pemerintah relatih kurang terlatih
  5. Koordinasi antar K/L/D di dalam Sistem Komunikasi internal Pemerintah kurang efisien dan efektif

Tindak lanjutnya adalah :

  1. Inpres no. 9/2015 Tentang Pengelolaan Komunikasi Publik
  2. Pemerintah c/q Kemkominfo yang menjalankan program Komunikasi public Efektivitas pelaksana GPR
  3. Meningkatkan kepercayaan public (public trust) melalui diseminasi kebijakan dan program pemerintah (apa yang akan, sedang dan sudah dilaksanakan untuk memperkuat legitimasi pemerintah
  4. Membangun integrated information and communication system melalui alur mekanisme GPR

Sumber : Kominfo.go.id

Temu Bakohumas dan Komunitas Expo 2015 di Surabaya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.